Hadirkan Empat Narasumber, DPP LDII Gelar Webinar Nasional

LINESTV.ID, Jakarta – Dengan mengusung tema sinergi untuk kesejahteraan masyarakat, empat narasumber dihadirkan DPP LDII dalam Webinar Nasional, Minggu,(20/2/2020).
Dalam membuka kegiatan Webinar Nasional,di Kantor DPP LDII, Ketua Umum DPP LDII, Ir.K.H.Chriswanto Santoso,M.Sc., mengatakan bahwa Webinar Nasional merupakan program LDII di point pertama soal Kebangsaan. Adapun point kebangsaan diletakan pertama, karena kita hidup di Indonesia yang beragam suku,budaya dan etnis.

” Indonesia ini ibarat sebuah kapal, dan kita adalah penumpangnya, maka dikegiatan Webinar Nasional ini, sebagai upaya menyadarkan masyarakat, khususnya warga LDII untuk ikut berperan aktif dalam menciptakan stabilitas nasional dengan bermitrakan pemerintah untuk bersama-sama bergerak dalam mensejahterakan masyarakat.”. ujar Chriswanto

Sementara itu, Narasumber dari Kakorbinmas Mabes Polri, KBP Dr.Terr Pratiknyo, menyampaikan Perpol no 1/2021, tentang pembentukan FKPM, dan upaya untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.Dalam paparannya menjelaskan bahwa Forum Kemitraan Polisi Masyarakat adalah organisasi independen yang dikelola dan ditata secara bersama oleh warga masyarakat dan polisi. FKPM ini dapat menjadi fasilitator antara masyarakat dan kepolisian,

“Nantinya masalah- masalah ringan di masyarakat bisa diselesaikan langsung melalui FKPM, tidak harus lapor ke kantor Polisi, penuh nanti kantor polisi,” ungkapnya.
Menurut Dr.Terr Pratiknyo, Anggota FKPM sendiri polisi dan mereka yang ditokohkan oleh masyarakat setempat, kehadiran FKPM diharapkan bisa meredam masalah-masalah yang kecil, supaya tidak menjadi besar.

” Tapi tidak diperbolehkan menangkap atau menahan sesorang,karena itu adalah tugas kepolisian,” tegasnya.

Sedangkan Prof.Yudi Latif, Ph.D., dari Universitas Paramadina, menyoroti soal merawat harmoni dan mencegah pembelahan sosial pada masyarakat pedesaan dengan nilai- nilai luhur Pancasila.Menurutnya pengaruh globalisasi banyak menimbulkan permasalahan , contohnya Islam selalu terpengaruh oleh Timur Tengah, informasipun masuk ke desa- desa dengan mudah.

Pengaruh globalisasi bisa ditekan, muncul partai- partai politik, sehingga terjadi kubu- kubu, isu- isu kompklek bermunculan seiring dengan bangkitnya putra daerah.Situasi tersebut mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat.

Ditambah lagi adanya kesenjangan sosial, tidak meratanya pembangunan yang menimbulkan kecemburuan sosial. Politik dan Polisi harus berusaha mencegah terjadinya perpecahan, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman,tentram dan damai.

Pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial, walaupun cenderung melihat pada kesukuan,warna kulit yang merupakan zona komplek, tapi masih bisa dipersatukan dengan adanya titik temu atau titik kumpul, sehingga kehidupan masyarakat menjadi harmoni kembali ketika ada masalah atau usai pesta demokrasi.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, TB.Chairul Dwi Sapta, SH. M.Ap., menyampaikan peran pemerintahan desa dan kelurahan untuk mengatasi berbagai potensi konflik sosial.Di NKRI terdiri dari 34 provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 7.230 Kecamatan, kurang lebih 75.436 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk kurang lebih 272,23 juta jiwa.

Dari data tersebut potensi konflik sudah terlihat, makanya pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan, agar permasalahan di daerah bisa ditangani.Permasalahan bisa ditangani tentu saja tidak terlepas dari kemampuan memiliki wawasan kebangsaan, kuncinya NKRI bisa rukun, aman, tentram dan damai jika sila- sila Pancasila dipakai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Kegiatan Webinar Nasional ini, merupakan bentuk komunikasi virtual menyatukan warga negara di berbagai wilayah Indonesia, selain efesiensi biaya, juga bisa membangun dan menjaga bangsa tetap bersatu.

Terakhir Prof.Dr.Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum, dari Universitas Dipenogoro(Undip), membahas mengenai masyarakat desa, transformasi dan kehadiran negara.
Menurutnya, Desa adalah penyangga utama negara, sehingga harus diperhatikan baik sumber daya manusia, juga kehidupan sosial budaya masyarakat desa.Sebelum kemerdekaan nenek moyang kita terkenal dengan kerukunan dan pengabdian antara rakyat dan pemimpin, sehingga ada hubungan simbiosis mutualistik rakyat membayar upeti, pemimpin memberikan jaminan keamanan.

Hubngan tersebut terkoyak dengan hadirnya penjajahan di Indonesia, dimana pemimpin-pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung rakyat,dijadikan tangan kanan penjajah.

Melihat dari sejarah tersebut, perlu adanya pola hubungan pemimpin dan pengikut saling menguntungkan, jangan sampai rakyat kekurangan bahan-bahan pokok, sehingga bisa dihindari krisis kepercayaan pada pemerintah.Sejarah kita adalah kekuatan budaya, dan keterbelakangan sosial perlu adanya kehadiran negara.

“Rakyat dengan hidup pas-pasan masih bisa bertahan, terpenting negara muncul melindungi masyarakatnya,” pungkasnya.
Hadir mengikuti Webinar Nasional 743 peserta, yang tersebar diberbagai provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.( Nunung Suryati/LinesJabar).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat