Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia
Tanggal 9 desember menjadi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, hal ini menyoroti kepada para anggota politik di dunia akan hak dan tanggung jawab sebagai pejabat pemerintah, dalam memberantas dan menyikapi korupsi.
Perkembangan perekonomian negara bergantung kepada para aparat yang menggunakan hak dan wewenangnya dalam mengatur keuangan negara. Masalah korupsi di dunia politik terutama Indonesia menjadikan sebuah fenomena negri dalam segala aspek bidang kepemerintahan seperti bidang sosial, politik, dan ekonomi.
Di indonesia sendiri sudah membangun sebuah lembaga KPK (Komisi Pemeberantas Korupsi), Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si selaku ketua KPK menerangkan peran KPK adalah mewujudkan Indonesia bebas korupsi.
Begitu berat dan besarnya dampak dari korupsi, yg berdampak pada perekonomian negara, meningkatnya ketimpangan pedapatan, mis alokasi sumber daya dll. Tak hanya itu dampak yg di rasakan oleh sang koruptor pun tak main main, bukan hanya merasakan pilu dunia yg akan di tahan dalam jeruji besi tetapi juga akhirat, yang akan di siksa oleh sang kuasa karna menyalah gunakan wewenang seperti ayat yg berbunyi :
QS. Al-Maidah Ayat 38:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقۡطَعُوۡۤا اَيۡدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَـكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ
Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”
Begitu bengisnya orang-orang yang korupsi tanpa menilai kehormatan diri mereka tanpa memikirkan manusia-manusia yg menderita hanya untuk sesuap nasi. Peringatan hari anti korupsi ini untuk menyadarkan para petinggi untuk menggunakan kehendak dan wewenang dengan baik.
Sejarah hari anti korupsi
Melansir laman resmi PBB, dengan semakin maraknya korupsi di dunia, Majelis Umum pada 31 Oktober 2003 mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Melawan Korupsi.
Dalam sidang itu, Majelis Umum juga meminta Sekretaris Jenderal menunjuk Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) sebagai sekretariat untuk Konferensi Negara-Negara Pihak Konfensi.
Majelis juga menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional, untuk meningkatkan kesadaran korupsi dan peran Konvensi dalam memerangi dan mencegahnya. Konvensi ini mulai berlaku pada bulan Desember 2005.
Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media dan warga di seluruh dunia bergabung untuk memerangi kejahatan ini.
Kantor PBB untuk Pembangunan (UNDP) dan UNODC berada di garis terdepan dalam upaya ini.
PBB menandai Hari Antikorupsi sebagai hari internasional untuk mendidik publik bahwa isu ini menjadi perhatian penting.
